Search This Blog

TRENDING NOW

Recent Post Recent Post
View More

at 0
Para diplomat Inggris di Indonesia bertemu dengan staf BP sebanyak 16 kali dalam dua tahun hingga Mei 2026, ketika raksasa minyak itu berupaya mendapatkan kontrak kontroversial untuk membuka ladang Gas Alam Cair (LNG) baru di Papua Barat, jantung hutan hujan terbesar ketiga di dunia. Para ahli hak asasi manusia menuduh BP terlibat dalam genosida di wilayah tersebut, yang penduduknya telah lama menginginkan kemerdekaan dari Indonesia, bersama dengan tetangga mereka di Papua Nugini. Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menyelenggarakan sebuah upacara, yang disaksikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, di mana BP setuju untuk mendanai program beasiswa Chevening pemerintah Inggris , khususnya untuk masyarakat Papua.

https://abolishwestminster.com/british-diplomats-help-oil-giants-drill-new-fields-despite-uk-ban/

Para diplomat Inggris membantu perusahaan minyak raksasa mengebor ladang baru meskipun ada larangan dari Inggris.

Investigasi kami selama setahun mengungkap bahwa Kementerian Luar Negeri Inggris membantu Shell dan BP melobi untuk mendapatkan kontrak pengeboran ladang minyak baru di luar negeri, meskipun proyek-proyek semacam itu dilarang di Laut Utara.

Para diplomat Inggris membantu perusahaan bahan bakar fosil membuka ladang minyak dan gas baru di seluruh dunia, meskipun hal ini dilarang di Inggris. Dokumen yang diperoleh melalui perjuangan Permintaan Kebebasan Informasi selama setahun dengan Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa para diplomat Inggris telah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan minyak raksasa dalam beberapa proyek baru yang paling kontroversial di planet ini.

Terungkapnya hubungan akrab antara raksasa minyak dan diplomat Inggris kemungkinan akan memberi tekanan pada menteri luar negeri yang baru, Ed Miliband, yang dikenal sebagai pendukung tindakan terhadap perubahan iklim. Lebih dari satu dekade lalu, para ilmuwan menyatakan bahwa karbon di ladang minyak dan gas yang sudah dibor oleh perusahaan bahan bakar fosil sudah lebih dari cukup untuk membawa planet ini melewati batas pemanasan global yang aman. Oleh karena itu, pengeboran sumur baru secara luas dipahami tidak sesuai dengan upaya menjaga iklim global yang aman. Miliband baru-baru ini berbicara di PBB tentang laporan pemerintah yang menemukan bahwa krisis iklim dan alam merupakan ancaman keamanan utama bagi negara-negara di seluruh dunia. Menghindari ancaman ini tidak memerlukan pembukaan cadangan bahan bakar fosil baru.

Ikuti survei kami untuk meminta Ed Miliband menghentikan ini.

Meskipun pemerintah melarang pengeboran minyak baru di Laut Utara karena kekhawatiran terkait iklim, dokumen yang diperoleh berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi menunjukkan bahwa para diplomat membantu Shell dan BP dalam upaya mereka untuk membuka sumur baru di tempat lain di dunia. 

Ellie Chowns, juru bicara urusan luar negeri Partai Hijau Inggris dan Wales, mengatakan, “Laporan tentang diplomat Inggris yang membantu mengamankan perluasan bahan bakar fosil lebih lanjut di luar negeri sungguh sulit dipercaya – perwakilan pemerintah Inggris seharusnya bekerja untuk mempromosikan nilai-nilai Inggris dan memperkuat hubungan internasional, bukan bertindak sebagai pendukung raksasa minyak dan gas perusak iklim seperti BP.”

 “Konsensus ilmiah sangat jelas: kita perlu segera meningkatkan aksi iklim kita jika ingin menghindari bencana. Inggris harus menyadari hal ini dan menunjukkan integritas politik untuk melawan kepentingan-kepentingan tertentu seperti perusahaan minyak dan gas, bukan malah mendukung mereka dalam menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada planet kita.”

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Shell dan BP secara rutin diizinkan untuk mensponsori acara-acara di kedutaan besar Inggris di seluruh dunia. 

Chris Gerrard adalah salah satu direktur kelompok Culture Unstained, yang berkampanye menentang sponsor bahan bakar fosil terhadap budaya. Dia mengatakan, “kedutaan-kedutaan ini terlibat dalam bentuk pencucian reputasi dengan membantu BP dan Shell untuk menampilkan diri sebagai warga korporat yang terhormat dan juara perusahaan Inggris, alih-alih pencemar yang mencari keuntungan seperti sebenarnya. Mensponsori acara-acara mewah ini hanya membantu raksasa minyak ini mengalihkan perhatian dari keterkaitan mereka dengan pelanggaran hak asasi manusia, genosida, dan kerusakan iklim.”

Beberapa bulan lalu saya bertanya kepada Kementerian Luar Negeri apakah mereka ingin menanggapi klaim bahwa semua aktivitas ini secara langsung merusak ambisi iklim Inggris yang telah diakui secara luas, dan oleh karena itu bertentangan dengan kepentingan nasional. Mereka tidak menanggapi.

---

Catatan: Informasi dalam tulisan ini juga merujuk pada laporan investigatif berjudul “British diplomats help oil giants drill new fields despite UK ban” yang dipublikasikan pada 19 Oktober 2026 oleh Abolish Westminster, sebuah media investigasi independen yang berfokus pada isu demokrasi, akuntabilitas politik, keadilan sosial, lingkungan hidup, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah Inggris. Dalam laporan tersebut diungkap bahwa diplomat Inggris di Indonesia beberapa kali melakukan pertemuan dengan BP ketika perusahaan tersebut berupaya memperoleh kontrak pengembangan proyek LNG baru di Papua Barat. Investigasi tersebut juga menyoroti dugaan keterlibatan pemerintah Inggris dalam mendukung kepentingan perusahaan bahan bakar fosil di luar negeri, meskipun terdapat kebijakan pembatasan pengembangan ladang minyak dan gas baru di wilayah Inggris karena pertimbangan krisis iklim. Sumber artikel: https://abolishwestminster.com/british-diplomats-help-oil-giants-drill-new-fields-despite-uk-ban/ (dipublikasikan 19 Oktober 2026).
Continue reading

at 0
Indonesia - Papua Barat
08 Okt 2026
Siaran Pers

Di Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Christian Solidarity International memperingatkan bahwa umat Kristen di Papua Barat sedang digusur dan dicabut dari akar mereka oleh operasi militer Indonesia. Pemerintah Indonesia terus memblokir kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke wilayah tersebut.

Duta Besar Nur Rakhman Setyoko, 1.10.2026. UN webTV
Duta Besar Nur Rakhman Setyoko menanggapi CSI di Dewan HAM PBB pada 1 Oktober 2026. sumber: UN Web TV.

JENEWA – Christian Solidarity International (CSI) menyampaikan pernyataan di forum Dewan Hak Asasi Manusia PBB pekan lalu untuk memperingatkan bahwa kelangsungan hidup penduduk asli Kristen di Papua Barat terancam oleh operasi militer dan proyek-proyek pembangunan pemerintah Indonesia.

Sebagai tanggapan, delegasi Indonesia di Dewan HAM menyalahkan kekerasan di wilayah tersebut pada kelompok pemberontak Papua, dan terus menghalang-halangi kemungkinan masuknya pengamat internasional ke wilayah tersebut.

"Per bulan September, jumlah pengungsi internal di enam provinsi di Papua Barat telah meningkat menjadi 127.000, naik dari 105.000 enam bulan lalu," kata direktur advokasi publik CSI, Joel Veldkamp, kepada Dewan HAM dalam sebuah debat pada 1 Oktober. "Mitra CSI di lapangan terus melaporkan kedatangan baru para pengungsi di wilayah pesisir."

Veldkamp mengatakan bahwa operasi militer Indonesia di Papua Barat menjadi pemicu pengungsian tersebut. Operasi-operasi ini, katanya, dimaksudkan untuk "melindungi proyek-proyek pertambangan dan pertanian skala besar yang mengusir penduduk asli Papua dari tanah mereka."

Veldkamp menyebut nama Elianus Agimbau, seorang penginjil berusia 20 tahun yang ditembak mati di provinsi Papua Tengah pada 29 Juni, sebagai salah satu orang yang dibunuh oleh pasukan keamanan Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.

Papua Barat: Pendudukan dan Eksploitasi
Papua Barat, bagian barat pulau Nugini, telah dikuasai oleh Indonesia sejak 1962. Wilayah ini sebagian besar tertutup hutan hujan perawan dan memiliki sumber daya alam yang sangat besar, termasuk emas, nikel, tembaga, dan lahan pertanian yang berharga.

Sementara Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, masyarakat adat Papua Barat hampir seluruhnya beragama Kristen.

Pada tahun 1962, Indonesia menginvasi dan menduduki Papua Barat, menghancurkan gerakan kemerdekaan lokal. Serangkaian pemerintahan Indonesia telah mempertahankan wilayah tersebut di bawah pendudukan militer, dan telah memukimkan ratusan ribu orang Indonesia non-Papua di sana dalam upaya untuk menundukkannya.

Beberapa orang Papua merespons dengan perlawanan bersenjata; yang lain menghadapi pendudukan dengan pengorganisasian secara damai. Konflik terus berlanjut hingga hari ini.

Christian Solidarity International bekerja dengan mitra lokal di Papua Barat untuk membantu orang-orang yang mengungsi akibat operasi militer pemerintah, dan untuk memperkuat upaya gereja-gereja lokal dalam mengadvokasi rakyat mereka dan hak-hak mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah meluncurkan serangkaian proyek besar pertambangan dan pembangunan perkebunan di Papua Barat, yang disebut "Proyek Strategis Nasional." Perkebunan industri di Merauke di provinsi Papua Selatan saja mencakup lahan seluas 2,5 juta hektar yang sangat luas. Proyek-proyek ini merampas tanah masyarakat adat Papua dalam skala besar dan menyebabkan kerusakan ekologis yang meluas.

Seruan agar Indonesia mengizinkan masuknya pengamat dari luar
Semua ini terjadi di sebuah wilayah yang sebagian besar telah ditutup oleh pemerintah Indonesia dari pengamat independen, jurnalis asing, dan badan-badan hak asasi manusia internasional.

Dalam pernyataannya di Dewan HAM, Veldkamp menegaskan kembali seruan dari Dewan Adat Papua, yang mencakup Dewan Gereja Papua, agar pemerintah Indonesia "menghentikan semua Proyek Strategis Nasional di tujuh wilayah adat Papua," untuk melakukan investigasi independen terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dan untuk mengambil langkah-langkah konkret menuju penghentian operasi militer di Papua Barat.

Selama Sidang Umum PBB ke-81 pada bulan September, sekelompok negara-negara Pasifik menyerukan pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi kunjungan ke wilayah tersebut oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. CSI menggemakan seruan ini dalam pernyataannya kepada Dewan HAM.

Tanggapan Indonesia
Setelah pernyataan CSI, delegasi Indonesia menggunakan hak jawabnya untuk menanggapi "tuduhan" dari CSI.

Duta Besar Nur Rakhman Setyoko mengambil alih forum untuk menyalahkan pengungsian warga Papua pada "kebrutalan" pemberontak Papua, yang "meneror warga sipil, mendesak mereka untuk melarikan diri." "Indonesia tetap berkomitmen untuk melindungi semua warganya di Papua," katanya.

Pertempuran antara pemberontak Papua dan militer Indonesia telah meningkat dalam enam bulan terakhir, dan kedua belah pihak telah membunuh warga sipil. Lembaga pemantau Human Rights Monitor mendokumentasikan 24 pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan Indonesia pada April-Juni 2026 saja. Dalam satu insiden, sebuah drone militer Indonesia menjatuhkan granat di sebuah gereja Katolik segera setelah kebaktian, melukai lima orang.

Menanggapi seruan CSI agar Indonesia mengundang Komisaris Tinggi PBB untuk HAM untuk mengunjungi Papua Barat, Duta Besar Setyoko memberikan jawaban yang tidak langsung: "Kami menggarisbawahi bahwa setiap pengaturan kunjungan semacam itu harus berdasarkan kesepakatan antara negara tuan rumah dan kantor komisaris tinggi," katanya. "Itu tidak ditentukan oleh negara ketiga, maupun oleh badan lain."

"CSI sangat prihatin dengan pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil baik oleh pasukan keamanan Indonesia maupun kelompok gerilya Papua," komentar Veldkamp. "Ketika pemerintah Indonesia menggunakan drone untuk menjatuhkan granat di gereja-gereja selama ibadah, klaimnya bahwa mereka 'berkomitmen untuk melindungi semua warganya di Papua' sulit untuk dipercaya."

"Indonesia harus menyelidiki kekejaman ini, dan memperhatikan seruan Dewan Gereja Papua serta mengambil langkah-langkah untuk mencapai gencatan senjata sesegera mungkin," pungkas Veldkamp. "Kami juga mendesak Indonesia untuk, seperti yang disarankan Duta Besar Setyoko, mencapai kesepakatan dengan kantor Komisaris Tinggi untuk kunjungan resmi ke Papua Barat. Konflik di Papua Barat harus keluar dari kegelapan."

Tentang CSI
Christian Solidarity International (CSI) adalah kelompok hak asasi manusia Kristen lintas denominasi, yang mengkampanyekan kebebasan beragama dan martabat manusia, serta membantu para korban penganiayaan agama, anak-anak yang menjadi korban, dan korban bencana.

CSI adalah LSM dengan status konsultatif di Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Christian Solidarity International didirikan di Swiss pada tahun 1977 oleh Pdt. Hans Stückelberger dan aktif di lebih dari 20 negara dengan inisiatif advokasi publik dan proyek bantuan kemanusiaan.

Kontak: Patrick Degenhardt | patrick.degenhardt@csi-int.org
Kontak media: Dr. Joel Veldkamp | joel.veldkamp@csi-int.org
Continue reading

at 0
PGI, 08 Oktober 2026

CHIANG MAI, PGI.OR.ID — Gereja-gereja di Indonesia bersama jaringan oikoumene meneguhkan komitmen untuk terus memperjuangkan kehidupan, keadilan, perdamaian, dan martabat manusia di Tanah Papua. Komitmen tersebut mengemuka dalam Simposium Internasional yang berlangsung pada 28 September–2 Oktober 2026 dan diikuti sekitar 40 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk pimpinan gereja di Papua, teolog, tokoh adat, perempuan dan kaum muda, pekerja kemanusiaan, peneliti, serta mitra oikumenis.

Simposium yang digelar Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) bersama Christian Conference of Asia (CCA) ini menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman, komitmen, dan peran strategis gereja-gereja di Indonesia bagi masa depan Papua yang adil, damai, dan bermartabat.

Papua Bukan Hanya Persoalan GerejaGereja

Saat menyampaikan keynote speech saat Simposium, Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn F. Manuputty, menegaskan bahwa advokasi Papua bukan semata-mata persoalan politik ataupun persoalan internal umat Kristen. Bagi gereja, persoalan Papua menyangkut martabat manusia dan keutuhan ciptaan yang merupakan bagian dari panggilan iman. Mengacu pada Matius 5:9, “Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah,” 

Pdt. Jacky menempatkan perdamaian sebagai panggilan gereja yang tidak dapat dipisahkan dari keberpihakan pada kehidupan.“Advokasi Papua adalah ujian keseriusan gereja menghayati panggilannya. Martabat manusia dan keutuhan ciptaan dipertaruhkan bersamaan. Gereja yang diam di hadapan keduanya kehilangan suara profetisnya,” demikian ditegaskan dalam materi yang disampaikannya.

Menurut Pdt. Jacky, gereja tidak boleh terjebak pada keberpihakan kepada kelompok bersenjata maupun kepentingan politik tertentu. Titik berangkat gereja adalah martabat manusia. Setiap korban, baik Orang Asli Papua, warga pendatang maupun aparat, memiliki martabat yang sama sebagai ciptaan Allah.

Karena itu, gereja dipanggil menghadirkan shalom yang tidak hanya dipahami sebagai keadaan ketiadaan konflik, melainkan mencakup kebenaran, pemulihan relasi, rasa aman, tanah dan penghidupan, serta keutuhan ekologis. “Pembawa damai tidak netral terhadap penderitaan,” tegasnya.

Pdt. Jacky juga menekankan pentingnya membangun kerja sama lintas iman. Papua, menurutnya, tidak dapat ditempatkan hanya sebagai “urusan Kristen”, sebab korban dan masyarakat yang terdampak berasal dari beragam latar belakang agama, di sinilah wider ecumenism menemukan wujudnya. Karena itu, suara gereja perlu bertemu dengan kekuatan agama-agama lain dan masyarakat sipil dalam membela kemanusiaan secara adil dan beradab.

Pandangan tersebut mendapat penekanan dari Alissa Wahid, Koordinator Nasional Jaringan GusDurian, yang melihat persoalan Papua juga berkaitan erat dengan persoalan kemanusiaan dan relasi antara negara dengan warga negaranya.

Dalam presentasinya melalui zoom, Putri mendiang Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) ini mengingatkan bahaya ketika manusia kehilangan empati terhadap penderitaan kelompok lain. Ketika perasaan dan empati hilang, katanya, masyarakat akan semakin mudah menafikan pengalaman orang lain dan tidak lagi hadir secara utuh di tengah persoalan. “Kita menafikan dan kita tidak hadir di dalam persoalan itu sendiri,” ujar Alissa.

Ia menilai pendekatan terhadap persoalan Papua membutuhkan keterbukaan pikiran, hati, dan kehendak. Menurutnya, ketika persoalan sudah menjadi sangat kompleks secara sistemik, perubahan tidak cukup dilakukan hanya melalui mekanisme, strategi, atau kebijakan, tetapi harus dimulai dari kesadaran manusia yang menjalankannya.

Alissa mengutip gagasan gurunya, Prof. Otto Scharmer, tentang open mind, open heart, dan open will. Menurutnya, perubahan membutuhkan kemampuan untuk melihat dengan jernih, merasakan secara langsung pengalaman masyarakat, serta hadir secara utuh dengan kesadaran bahwa persoalan yang dihadapi jauh lebih besar daripada kapasitas manusia sendiri. “Kalau mau mengubah situasi yang sudah terlalu rumit secara sistemik, maka kita membutuhkan pikiran yang terbuka, hati yang terbuka, dan iktikad yang terbuka. open mind, open heart, dan open will,” katanya.

Dalam konteks Papua, Alissa mendorong gereja dan masyarakat keagamaan tidak hanya menuntut perubahan dari negara, tetapi ikut membantu para pengambil kebijakan untuk melihat persoalan secara lebih jernih dan memahami pengalaman nyata masyarakat Papua. “Bukan menuntut mereka, tapi membantu mereka untuk melihat dengan lebih jernih, membantu mereka untuk merasakan langsung apa yang menjadi pengalaman warga Papua dan apa yang menjadi rasa yang dominan di tengah warga Papua, dan membantu mereka untuk punya kesadaran baru,” ujarnya.

Menurut Alissa, kerja perubahan perlu bergerak setidaknya pada empat ruang: umat atau masyarakat, kebijakan publik, masyarakat sipil, dan pendekatan keagamaan. Keempatnya saling melengkapi. Gereja, katanya, memiliki posisi strategis karena bekerja langsung bersama umat, memiliki perspektif teologis, dapat melakukan advokasi kebijakan, sekaligus membangun kerja bersama organisasi masyarakat sipil. “Jaringan GUSDURian dan Gerakan Nurani Bangsa, misalnya, menjadi bagian dari gerakan masyarakat sipil yang turut memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua.” ungkap Alissa Wahid.

Ia juga melihat moderasi beragama dapat menjadi salah satu jembatan dalam membangun relasi agama dan negara di Papua, antara lain melalui pendidikan publik, penguatan peran tokoh agama, perlindungan konstitusional, serta ruang-ruang dialog antara masyarakat keagamaan dan masyarakat sipil.

Alissa kemudian menegaskan prinsip yang diwariskan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara berdasarkan agama, bahasa ibu, kebudayaan, maupun ideologi. “Apapun agama, apapun bahasa ibunya, bagaimanapun kebudayaannya, serta ideologinya, selama mereka masih menjadi bagian dari Indonesia, maka negara punya kewajiban untuk mengakui, melindungi, dan memenuhi hak asasi warga Papua,” tegasnya.

Dari Kesaksian Menjadi Kerja Bersama

Perspektif lintas iman tersebut kemudian beririsan dengan langkah-langkah konkret yang disampaikan Wakil Sekretaris Umum PGI, Pdt. Lenta Enni Simbolon. Ia menekankan pentingnya memastikan pergumulan Papua tidak berhenti pada pernyataan dan rekomendasi, tetapi diterjemahkan menjadi kerja bersama yang berkelanjutan.

Dalam kerangka yang dibangun untuk simposium, gereja didorong memperkuat dokumentasi bersama mengenai kekerasan, pengungsian, dan perampasan tanah hingga tingkat jemaat dan klasis, dengan HONAI sebagai salah satu simpul koordinasi. Gereja juga didorong untuk melayani para pengungsi melalui dukungan pangan, pendidikan darurat, kesehatan, dan pemulihan trauma, dengan perhatian khusus bagi perempuan dan anak.

Selain itu, gereja-gereja di Tanah Papua diharapkan semakin aktif mendampingi masyarakat adat, termasuk memetakan wilayah ulayat dan menegakkan prinsip free, prior and informed consent (FPIC), termasuk melalui bantuan hukum. Di tengah keberagaman jemaat dan latar belakang masyarakat Papua, gereja juga diminta menjaga keesaan dengan membuka ruang percakapan pastoral antara jemaat asli Papua dan jemaat pendatang agar advokasi tidak justru memecah gereja.

Pada tingkat PGI dan gerakan oikoumene, sejumlah langkah strategis juga dirumuskan. Di antaranya menindaklanjuti persoalan Merauke dan memantau PSN Merauke secara berkala, serta membangun aliansi lintas agama bersama NU, Muhammadiyah, MUI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Perhimpunan Buddhis Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia untuk perlindungan warga sipil dan keadilan ekologis.

PGI dan jaringan oikoumene juga didorong menghidupkan kembali jaringan bersama WCC, CCA, WCRC, UEM, Mission 21, WSCF, dan Kerk in Actie untuk memperkuat kunjungan solidaritas dan advokasi internasional, termasuk mendorong verifikasi serta akses terhadap situasi kemanusiaan di Papua.

Mewujudkan Komitmen

Enam keluaran yang dirumuskan dalam simposium menunjukkan arah tersebut: seruan oikumenis, rekomendasi kepada negara dan berbagai pihak, kerangka kemanusiaan, rencana aksi jangka pendek-menengah, penguatan jaringan oikumenis, serta prosiding atau policy brief.

Dari Chiang Mai, gereja-gereja diajak membawa pulang bukan sekadar dokumen, melainkan komitmen untuk mendengar, mendokumentasikan, mendampingi, membangun jejaring, dan bertindak. Sebab, sebagaimana ditegaskan dalam refleksi simposium, perdamaian di Papua tidak cukup hanya dibicarakan. Perdamaian harus diwujudkan melalui keberanian menjaga martabat manusia, keadilan bagi masyarakat adat, perlindungan bagi korban, keterbukaan lintas iman, dan keutuhan ciptaan. (NA/ARK).

https://pgi.or.id/news/warta-pgi/gereja-dan-lintas-iman-dorong-langkah-nyata-untuk-perdamaian-di-papua-478?fbclid=Iwb21leAU0jntjbGNrBTSOd2V4dG4DYWVtAjExAHBkb2YFc3J0YwZhcHBfaWQMMzUwNjg1NTMxNzI4AAEeSIKVh7nw9ue6FuDweqzsjE9ei2w3raCYRMvhgcfK2iQMDk4XDZkUb-aPk5Y_aem_VwFFZm48nfNPvoyOnF9_WA
Continue reading

at 0
I. Arnold. C. Ap
 
Arnold Clemens Ap lahir di pulau Numfor, Biak, pada tanggal 1 Juli 1945 Ia tumbuh menjadi seorang antropolog, budayawan, sekaligus musisi yang memahami bahwa musik adalah bahasa yang mampu menyatukan hati dari ujung Sorong hingga Merauke.
 
Pada tahun 1972, bersama teman-temannya termasuk Sam Kapissa, ia mendirikan grup musik Manyori nama yang berarti "Burung Nuri" dalam bahasa Biak Ini adalah langkah awal mereka menjadi kelompok pertama yang memainkan musik rakyat Papua di ruang gereja, memadukan suara tifa, gitar, dan ukulele .
 
Kemudian, pada tanggal 5 Agustus 1978, di lingkungan Universitas Cenderawasih, Jayapura, Arnold bersama Sam Kapissa, Eddy Mofu, Yoel Kafiar, dan Martiny Sawaki mendirikan grup Mambesak nama yang berarti "Burung Cenderawasih" dalam bahasa Biak. Arnold menjadi ketua sekaligus kurator Museum Universitas Cenderawasih. Melalui Mambesak, ia tidak sekadar menyanyikan lagu, melainkan menghidupkan kembali nyanyian-nyanyian rakyat yang mulai terlupakan, merekamnya dalam kaset, dan menyebarkannya ke seluruh pelosok tanah Papua .
 
Ia juga mengelola siaran radio mingguan "Pelangi Budaya Irian Jaya" di RRI Jayapura mengisahkan legenda, menyanyikan lagu-lagu daerah, dan mengangkat cerita dari setiap suku Acara ini disambut luar biasa, didengar dan dicintai banyak orang selama lima tahun .
 
Namun, kekuatan persatuan yang tumbuh dari lagu-lagu itu dianggap mengancam Pada November 1983, Arnold dipenjara tanpa dakwaan yang sah, Di dalam sel, ia menciptakan lagu terakhirnya "Hidup Ini Suatu Misteri" yang dikirimkannya kepada istrinya. Pada tanggal 26 April 1984, Arnold Clemens meninggal secara Misterius Ia berpulang, namun lagunya tetap hidup, bergema dari mulut ke mulut, dari pulau ke pulau, menjadi warisan tak terhapuskan.
 
II. Isaac Samuel Kapissa, Penjaga Nada Tanah Air. 
 
Isaac Samuel Kapissa, atau dikenal sebagai Sam Kapissa, lahir pada 1 Desember 1947 di Yoka, Jayapura, dari keluarga berdarah Biak . Sejak muda, ia menunjukkan bakat luar biasa bukan hanya musisi, melainkan pengukir kayu, peneliti musik rakyat, dan pelestari budaya.
 
Awalnya ia berniat menjadi pengajar matematika, namun panggilan jiwa membawanya beralih mempelajari musik etnik. Ia menelusuri lagu-lagu lama dari kampung ke kampung, mengumpulkan nada-nada yang hampir hilang, lalu mengaransemennya kembali agar dapat didengar generasi muda.
 
Bersama Arnold Ap, Sam adalah pendiri sekaligus pengatur musik utama grup Manyori (1972) dan kemudian Mambesak (1978) Ia mengaransemen banyak lagu paling terkenal, menyatukan bunyi tifa dengan melodi yang menyentuh hati,Karya-karyanya yang abadi antara lain.
"Sup Yenaiwa", "Marandan Bebye", "Meos Befondi", dan "Rumuri Swano Wampasi" lagu yang diciptakannya untuk saudara perempuannya yang merantau jauh ke Suriname .
 
Sam terus berkarya setelah kepergian sahabatnya Arnold Ap, Ia tetap mengukir kayu, menciptakan lagu, dan membimbing seniman muda hingga akhir hayatnya Ia berpulang di Biak pada 18 Agustus 2000 . 
Hingga kini, namanya dihormati sebagai bapak musik rakyat Biak; Pemerintah Kabupaten Biak Numfor pun menggelar penghormatan "Tribute to Sam Kapissa" pada Festival Budaya Biak tahun 2024 sebagai pengakuan atas jasa-jasanya .
 
III. Warisan yang Tetap Terbang
 
Ada sebuah lagu yang diciptakan untuk mengenang persahabatan dan perjuangan mereka berdua berjudul "Mambruk ma Manyouri", yang berarti "Burung Mambruk dan Burung Nuri", Lagu itu menyebutkan dua orang putra Biak Numfor, yang berusaha menyatukan rakyat Papua lewat nyanyian, tarian, dan musik,Mereka berdua pergi, namun pesannya tetap ada di setiap nada yang terdengar di tanah ini.
 
Arnold Clemens Ap dan Sam Kapissa dua nama yang tak akan pernah pudar dari sejarah musik dan budaya Papua. Mereka mengajarkan bahwa lagu bukan sekadar bunyi, melainkan jiwa sebuah bangsa yang tak dapat dipadamkan.
#biak
#tempodulu
@penggemar berat
Continue reading

at 0
‎Felix Kalakmabin, lahir di Abmisibil, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan pada, 22 Februari 1964 dari pasangan suami-istri, Kitamen Kalakmabin (Ayah) dan Depson Yuliana Sitokdana (Ibu). Felix Kalakmabin Menempuh pendidikan dasar di Oksibil dan masuk di Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Taruna Bakti, Jayapura. 
‎
‎Di kemudian hari, karena terpanggil, ia kemudian memutuskan untuk hidup sebagai seorang biarawan Fransiskan dan menjalani masa Postulat di Tigi, Diyai, Papua Tengah pada tahun 1984. Setelah tahun Postulat, ia melanjutkan tahun Novisiat OFM La Verna di Sentani, Papua pada tahun1986 dan mengucapkan profesi Pertama (kaul pertama) di Sentani pada, 15 Juli 1987 serta profesi Meriah (Kaul Kekal) di Pacet, Jawa Barat pada, 15 Agustus 1993 sebagai seorang biarawan Fransiskan.
‎
‎Tempat karya Bruder Felix Kalakmabin, OFM semasa hidupnya sebagai seorang Fransiskan, sebagai berikut : Pada, 15 Februari 1991 setelah lulus kursus mengetik di Pati, Jawa Tengah,  ia menerima penugasan dari persaudraan di Kota Wamena, Papua Pegunungan.  Dari Kota Wamena, ia dipindakan di Pugima, Jayawiya, sebagai guru, ia bertugas hingga tahun 1994. Pada 18 Juni 1994 menerima penugasan di SP2 Taja, Jayapura, Papua sebagai Guru. Dari Taja, ia ditugaskan di Panti Asuhan Polomo, Sentani l, dari tahun1996 berkarya di  
‎
‎Setelah sekian lama berkarya sebagai seorang Bruder Fransiskan. Ia diberi kesempatan untuk menjalani Ziarah ke Asisi, Italia pada, September 2009 dan setelah kembali, melalui Kapitel Kustodi, ia diangkat sebagai Anggota Konsilium Kustodi Duta Damai, Papua periode 2009 hingga 2011. Di saat yang sama, Bruder Felix Kalakmabin, OFM kembali lagi, ditugaskan sebagai pembina di Panti Asuhan Polomo, ia bertugas di Panti Asuhan hingga tahun 2015. Pada pertengahan 2015, Bruder Felix Kalakmabin, OFM mendapat kembali bertugs di Paroki Taja-Lere ( mengurus kelompok Kategorial). 
‎
‎Setelah sekian lama bekerja di wilayah Keuskupan Jayapura, akhirnya Bruder Felix Kalakmabin, OFM di tahun 2017, tepatnya 12 Desember, ia menerima penugasan baru di Agats, Asmat sebagai Pembina Asrama Putra Martinus De Pores. Di Agats inilah, menjadi tempat terakhir dari perjalan hidup Bruder Felix Kalakmabin, OFM.
‎
‎Tanpa disangka pada 14 Oktober 2019, Bruder Felix Kalakmabin, OFM, dipanggil kembali oleh Allah ke dalam kerahiman kasih-Nya. Ia ditemukan telah meninggal dunia di dalam kamar mandi biara Fransiskan di Agats, Asmat. Kemudian, Jenasanya, diterbangkan ke Jayapura dan dimakamkan, di pekuburan Fransiskan di Sentani. 
‎
‎Bruder Felix Kalakmabin, OFM meninggal dunia dengan damai dalam usia 55 tahun dan sebagai Fransiskan selama 35 tahun. Semoga jiwa semua orang beriman yang telah meninggal, khususnya Bruder Felix Kalakmabin, OFM beristirahat dalam ketenteraman karena kerahiman Tuhan.  (Dari berbagai sumber).
‎
‎Oleh, Engelberto Namsa.
@sorotan
Continue reading

at 0
Nama Laksamana Madya TNI (Purn.) Freddy Numberi bukan lagi hal yang asing dalam panggung politik dan militer Indonesia. Lahir di Yapen Waropen, Papua, pada 15 Oktober 1947, sosoknya dikenal sebagai salah satu putra terbaik Tanah Papua yang berhasil menembus puncak karier militer di Angkatan Laut hingga menjadi figur tepercaya di jajaran kabinet pemerintahan lintas presiden.

Perjalanan kariernya dibentuk dari disiplin ketat matra laut. Setelah menuntaskan pendidikan AKABRI pada 1968 dan Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya pada 1971, Freddy dipercaya memegang berbagai posisi taktis. Ia pernah menjabat sebagai Komandan KRI Sembilan, Komandan Satgas Pengadaan Kapal Perang (Parchim, Frosch, dan Kondor) pada era 1990-an, hingga menjabat Komandan Lantamal V Irian Jaya-Maluku. Dedikasi tersebut membawanya meraih pangkat bintang tiga sebagai Laksamana Madya TNI AL.

Kepemimpinan di laut inilah yang kemudian membuka jalan bagi Freddy ke panggung kepemimpinan nasional. Keahlian navigasi politik dan ketenangannya membuat berbagai era kepemimpinan nasional menaruh kepercayaan penuh padanya:

Masa Presiden B.J. Habibie: Dipercaya memimpin tanah kelahirannya sebagai Gubernur Papua (1998–2000) di tengah situasi transisi pasca-Reformasi.

Masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur): Ditarik ke pusat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (1999–2000) dalam Kabinet Persatuan Nasional.

Masa Presiden Megawati Soekarnoputri: Diutus menjalankan misi diplomatik strategis sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Italia dan Malta.

Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY): Dipercaya dalam dua periode berturut-turut, yakni sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (2004–2009) dan Menteri Perhubungan (2009–2011).

Rekam jejak panjang Freddy Numberi menunjukkan bahwa kapasitas, profesionalisme, dan integritas seorang perwira bahari mampu menjembatani dinamika politik nasional. Dari gelombang samudra hingga meja kabinet, ia telah membuktikan pengabdian tanpa batas untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber: Wikipedia

#FreddyNumberi #TokohPapua #ProfilTokoh #InspirasiIndonesia #TNI_AL #SejarahIndonesia #MenteriIndonesia #PapuaBisa
Continue reading

at 0
LAPORAN LENGKAP
 
Judul: Kebersamaan & Kesadaran: Tolikara Menyaksikan Kebenaran Pesta Babi
Penulis: Pende Mirin S.Ak
Tanggal Kegiatan: 4 Juni 2026
Lokasi: Kabupaten Tolikara, Pegunungan Tengah Papua
 
 
 
📸 GAMBARAN MOMEN BERSAMA
 
Di bawah langit yang terbentang luas, dengan latar belakang pegunungan megah dan lembah hijau khas tanah Tolikara, terlihat pemandangan yang luar biasa: ribuan warga dari berbagai usia, suku, dan latar belakang duduk berdesak-desakan, tenang, dan penuh perhatian. Mata mereka semua tertuju pada satu layar besar yang memutar film dokumenter PESTA BABI.
 
Di sudut kanan atas, burung Cenderawasih bertengger indah — simbol kebebasan dan identitas tanah ini — seolah turut menyaksikan, mengawasi, dan menjadi saksi bisu atas apa yang sedang terjadi. Di bawahnya tertulis jelas:
 
“PESTA BABI — Dokumenter yang Menyentuh Realitas di Tanah Papua”
 
Ini bukan sekadar acara nonton bersama. Ini adalah momen bersejarah. Ini adalah bukti bahwa apa yang terekam dalam film itu bukan sekadar cerita asing, melainkan cerita hidup, cerita luka, dan cerita perjuangan yang dirasakan oleh seluruh orang Papua, termasuk saudara-saudara kami di pegunungan ini.
 
 
 
📌 MAKNA ACARA: MENGAPA TOLIKARA PENTING?
 
Banyak orang bertanya: “Kenapa harus di Tolikara? Daerah pegunungan, jauh dari pantai, jauh dari lokasi proyek sawit atau lumbung pangan di selatan.”
 
Jawabannya ada di dalam hati kami semua: Luka budaya dan ancaman hilangnya tanah adat bukan hanya milik orang Muyu, Marind, atau Awyu di selatan. Itu adalah luka seluruh Orang Asli Papua — dari ujung selatan sampai ujung utara, dari pantai sampai puncak gunung.
 
✅ Persamaan Nasib:
Warga Tolikara, masyarakat Lembah Baliem, dan seluruh suku di pegunungan memiliki hubungan yang sama persis dengan tanah dan hutan seperti saudara kami di Merauke atau Boven Digoel. Bagi kami:
 
Tanah adalah Ibu, hutan adalah hidup, dan adat adalah nafas kami.
 
Ketika mereka melihat di layar bagaimana hutan dibabat, bagaimana tanah diambil paksa, bagaimana ritual sakral Awon Atatbon (Pesta Babi) terancam mati karena alam rusak… warga Tolikara tidak melihat “orang lain”. Mereka melihat diri mereka sendiri 10 atau 20 tahun ke depan jika kebijakan pembangunan yang salah itu terus merambah naik ke pegunungan.
 
✅ Solidaritas Tanpa Batas:
Kehadiran ribuan orang ini adalah teriakan persaudaraan:
 
“Apa yang menyakitkan saudara kami di selatan, menyakitkan kami juga. Apa yang menjadi ancaman bagi mereka, adalah bahaya bagi kami semua.”
 
 
🎬 REAKSI WARGA: DARI AIR MATA SAMPAI TEKAD BANGKIT
 
Pengamatan saya langsung di lokasi menunjukkan suasana yang sangat haru namun penuh semangat:
 
1. Hening Mendalam:
Saat adegan menunjukkan hutan gundul, sungai keruh, dan warga yang menangis kehilangan tanah, ribuan orang itu diam seribu bahasa. Hanya suara angin dan suara narasi film yang terdengar. Banyak yang meneteskan air mata. Bukan karena sedih semata, tapi karena terkaget, marah, dan merasa dipermainkan.
“Jadi benar ya… tanah kami dianggap kosong, lalu diambil seenaknya?” — gumam seorang bapak tua sambil mengelus dada.
2. Pengakuan Bersama:
Banyak warga mengaku: “Kami dengar-dengar ada masalah di selatan, tapi kami tidak tahu separah ini. Ternyata mereka sudah sampai di situ, sudah mengambil sebanyak itu, dan sudah merusak sedalam ini.”
Film ini menjadi jembatan kebenaran yang menghubungkan fakta yang selama ini ditutup-tutupi agar tidak saling tahu.
3. Tekad: “Jangan Sampai Di Sini Terjadi”
Reaksi terbesar muncul di akhir pemutaran. Bukan keputusasaan, tapi kemarahan yang berubah menjadi kewaspadaan tinggi.
“Mereka habiskan hutan di selatan, sekarang pasti mau naik ke sini. Tolikara, Lembah Baliem, Pegunungan Tengah adalah sasaran berikutnya. Kita harus siap menjaga batas, menjaga adat, dan menjaga tanah ini lebih kuat lagi.”
 
Inilah tujuan utama film ini: Bukan hanya menunjukkan luka yang sudah ada, tapi membangun benteng agar luka itu tidak menular ke tempat lain.
 
 
🕊️ SESUAI PESAN PASTOR JHON BUNAY
 
Acara di Tolikara ini sangat selaras dengan apa yang disampaikan Pastor Jhon Bunay sebelumnya:
 
“Pesta Babi adalah simbol budaya yang terluka… tapi luka itu adalah tanda untuk bangkit.”
 
Di Tolikara, kita melihat bukti nyata pesan itu:
 
- Mereka melihat luka saudara mereka.
- Mereka sadar itu bahaya bagi diri mereka.
- Mereka bersatu untuk menjaga agar hal yang sama tidak menimpa mereka.
 
Film ini tidak memecah belah. Film ini menyatukan. Ia menjadi satu-satunya dokumen nyata yang dipegang bersama oleh seluruh suku di Papua untuk membuktikan: Ada kesengajaan menghapus budaya dan mengambil hak kami.
 
“Pesta Babi bukan akhir. Ini awal kita berkumpul.” — dan ribuan warga Tolikara yang hadir adalah bukti perkumpulan itu.

 
⚠️ TANTANGAN: KENAPA ACARA INI PENTING DAN BERISIKO?
 
Kita tahu betul, pemutaran film ini tidak disukai banyak pihak. Sudah ada upaya menghalangi, ada tuduhan, ada tekanan. Tapi ribuan warga Tolikara tetap datang, tetap duduk, tetap menonton.
 
Mengapa mereka berani?
Karena mereka sadar: Bahaya yang datang dari luar (perampasan tanah) jauh lebih mengerikan daripada risiko menonton kebenaran.
 
Acara ini juga menjawab kekhawatiran saya sebelumnya: “Apakah suara orang Papua akan dibungkam dan bisu?”
JAWABANNYA: TIDAK.
Di Tolikara, suara itu bergema kencang. Di Tolikara, kebenaran itu ditonton ribuan orang. Di Tolikara, kami menunjukkan bahwa meski akses wartawan ditutup, meski informasi disensor, kami punya cara sendiri untuk saling tahu dan saling jaga.
 
 
✅ KESIMPULAN: TOLIKARA ADALAH CONTOH SELURUH PAPUA
 
Momen 4 Juni 2026 di Tolikara ini akan tercatat sebagai salah satu hari penting dalam sejarah perjuangan rakyat Papua.
 
1. Film Pesta Babi telah berhasil menyatukan kami. Ia melintasi batas suku, batas wilayah, dan batas adat. Ia menjadi bahasa bersama kami: Bahasa tanah yang dirampas, bahasa budaya yang disakiti, bahasa hak yang dituntut kembali.
2. Pegunungan Tengah adalah Benteng Pertahanan Terakhir. Kehadiran ribuan warga ini memberi pesan keras kepada siapa saja yang berniat memperluas proyek dan kerusakan ke arah sini: Warga sudah tahu, warga sudah siap, dan warga tidak akan membiarkan apa yang terjadi di selatan terulang di sini.
3. Kebenaran Tidak Bisa Dibungkam. Mau dilarang, mau dituduh, mau ditekan… selama masih ada tanah yang dijaga, selama masih ada warga yang peduli, selama masih ada Cenderawasih yang terbang bebas di atas hutan kami — Pesta Babi akan terus diputar, kebenaran akan terus disuarakan, dan perjuangan hak kami tidak akan mati.
 
Terima kasih Tolikara, karena telah membuktikan: Saat kebenaran ditayangkan, seluruh orang Papua akan datang duduk bersama, melihat, dan bersatu melindungi warisan leluhur.
 
,Tolikara menjaga tanahnya, dan seluruh Papua menjaga kebenarannya.
 
Pende Mirin S.Ak
Continue reading
Subscribe to: Posts (Atom)