Rumah dari Keringat Sendiri :
Oleh
Agus Sumule
Universitas Papua
PENDAHULUAN
Salah satu persoalan sosial yang paling mendasar di banyak kota di Papua dan Papua Barat adalah persoalan perumahan layak bagi masyarakat miskin perkotaan, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Di balik gedung pemerintahan, pasar modern, pertokoan, dan perkembangan ekonomi kota, masih banyak keluarga OAP yang hidup di rumah sempit, padat, tidak sehat, dan sering kali dihuni beberapa keluarga sekaligus. Situasi ini bukan sekadar soal tempat tinggal, tetapi menyangkut martabat, kesehatan, keamanan, dan masa depan generasi muda.
Persoalan tersebut sesungguhnya memiliki akar sejarah panjang. Banyak keluarga OAP merupakan penduduk asli kawasan perkotaan yang telah tinggal turun-temurun di pusat-pusat kota sejak masa kolonial dan awal integrasi Papua ke Indonesia. Namun seiring pertumbuhan kota, mereka justru tersisih secara ekonomi, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan tidak mampu mengakses perumahan formal yang semakin mahal.
Karena itu, diperlukan sebuah kebijakan baru yang berpihak: program perumahan murah berbasis cicilan harian, di mana masyarakat miskin OAP memperoleh rumah melalui usaha sendiri, sementara pemerintah menyediakan tanah dan infrastruktur dasar. Ini bukan program belas kasihan, melainkan program keadilan sosial.
KETIMPANGAN HISTORIS YANG PERLU DIJAWAB
Dalam sejarah pembangunan nasional, negara pernah menjalankan program transmigrasi yang memberi dukungan sangat besar kepada pendatang dari luar Papua: lahan dua hektar, rumah tinggal, jaminan hidup beberapa bulan, serta sarana produksi pertanian. Program itu dibangun dengan keyakinan bahwa rakyat kecil perlu dibantu agar mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Namun ironisnya, banyak OAP di kota-kota justru tidak memperoleh perlakuan serupa. Mereka hidup di tanah leluhur sendiri, tetapi kesulitan memiliki rumah layak. Mereka tinggal di kota, tetapi tidak sepenuhnya menjadi bagian dari ekonomi kota. Mereka menyaksikan pembangunan, tetapi sering tidak menikmati hasil pembangunan.
Kondisi ini menuntut koreksi kebijakan yang nyata dan berani.
PRINSIP DASAR PROGRAM PERUMAHAN MURAH OAP
Program yang diusulkan bertumpu pada satu gagasan sederhana: rumah bukan diberikan gratis, tetapi dimiliki melalui cicilan kecil yang realistis dan terjangkau. Dengan demikian, masyarakat memperoleh rumah melalui jerih payah sendiri, sementara negara hadir sebagai fasilitator.
Prinsip-prinsip dasarnya adalah sebagai berikut :
1. Tanah Disediakan Pemerintah Secara Gratis
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib menyediakan lahan yang memadai di dalam wilayah kota. Masyarakat miskin tidak dibebani harga tanah. Ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial: jika negara pernah menyediakan lahan luas bagi transmigran, maka OAP pun layak memperoleh dukungan yang setara.
2. Infrastruktur Dibangun Terlebih Dahulu
Sebelum rumah dibangun, kawasan harus dimatangkan melalui:
• jalan lingkungan yang baik,
• air bersih,
• listrik,
• drainase,
• pengolahan limbah rumah tangga,
• ruang terbuka hijau,
• klinik sederhana,
• pasar lingkungan,
• tempat ibadah, dan fasilitas sosial lain.
Artinya, masyarakat miskin tidak dipindahkan ke kawasan kumuh baru, tetapi ke permukiman sehat dan manusiawi.
3. Rumah Dibangun Sederhana tetapi Fungsional
Rumah tahap awal dapat berupa Type 36, dengan:
• satu ruang tamu,
• dua kamar tidur kecil,
• dapur sederhana,
• kamar mandi/WC,
• dinding belum diplester penuh,
• plafon belum selesai,
• lantai semen kasar,
• struktur bangunan kuat dan aman.
Konsep ini penting agar harga rumah ditekan serendah mungkin. Rumah awal adalah pondasi hidup, bukan bentuk akhir.
4. Lahan Tidak Sempit
Setiap rumah memperoleh kavling cukup luas, misalnya:
• 20 x 20 meter, atau
• 25 x 25 meter.
Dengan lahan memadai, keluarga dapat memperbesar rumah, menanam tanaman pangan, memelihara ternak kecil, membuka kios, atau usaha rumah tangga lain.
5. Cicilan Harian yang Ringan
Pembayaran dilakukan harian, misalnya Rp10.000 per hari.
Skema sederhana:
• per hari: Rp10.000
• per bulan: ± Rp300.000
• per tahun: ± Rp3.600.000
• 10 tahun: ± Rp36.000.000
Jumlah ini relatif terjangkau bahkan bagi pekerja informal: penjual pinang, buruh harian, ojek, pedagang kecil, atau pekerja lepas.
MENGAPA CICILAN HARIAN SANGAT COCOK ?
Banyak keluarga miskin perkotaan tidak menerima gaji bulanan. Penghasilan mereka bersifat harian dan kecil-kecil. Karena itu, sistem kredit bank biasa sering gagal menjangkau mereka.
Sebaliknya, cicilan harian lebih sesuai dengan ritme ekonomi rakyat kecil. Jika seseorang menjual satu tumpuk pinang, mendapat upah buruh sehari, atau menarik ojek beberapa kali, maka sebagian kecil penghasilannya bisa langsung dialokasikan untuk rumah.
Dengan cara ini, rumah tidak terasa sebagai beban besar, tetapi sebagai tabungan harian menuju masa depan.
PERAN YAYASAN ATAU LEMBAGA SOSIAL PENGELOLA
Program ini memerlukan lembaga pengelola yang profesional dan dipercaya masyarakat, misalnya yayasan sosial atau badan layanan khusus.
Tugasnya:
• menagih cicilan harian secara tertib,
• mencatat pembayaran secara transparan,
• mendampingi keluarga yang mengalami kesulitan,
• membina lingkungan sosial,
• membantu mediasi konflik antarwarga,
• menghubungkan warga dengan pelatihan kerja dan usaha kecil.
Dengan demikian, lembaga ini bukan sekadar penagih uang, tetapi pendamping transformasi sosial.
LOKASI HARUS DI DALAM KOTA
Ini prinsip yang sangat penting. Banyak keluarga OAP miskin adalah masyarakat kota sejak lama. Mereka hidup dari akses ke pasar, terminal, pelabuhan, pertokoan, dan ekonomi informal perkotaan.
Karena itu, perumahan tidak boleh dibangun jauh di pinggiran apalagi di luar kota. Jika dipindahkan terlalu jauh, mereka justru kehilangan akses penghidupan.
Mereka berhak tetap menjadi warga kota, tetapi dalam kondisi yang lebih baik dan produktif.
DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI YANG DIHARAPKAN
Jika program ini dijalankan serius, dampaknya akan sangat besar:
1. Menurunkan Kriminalitas_
Kepadatan rumah tangga, pengangguran, frustrasi sosial, dan ketiadaan masa depan sering menjadi latar belakang kriminalitas. Rumah layak dan lingkungan sehat akan mengurangi tekanan sosial.
2. Memperkuat Keluarga_
Keluarga muda dapat hidup mandiri, tidak menumpuk di rumah orang tua.
3. Menumbuhkan Usaha Kecil_
Dengan lahan cukup luas, warga bisa membuka kios, bengkel kecil, warung makan, atau kebun rumah tangga.
4. Meningkatkan Harga Diri_
Memiliki rumah hasil cicilan sendiri menumbuhkan rasa bangga, disiplin, dan optimisme.
5. Menciptakan Kota yang Lebih Adil
Kota tidak hanya milik kaum pendatang, pegawai, pedagang besar, dan investor, tetapi juga milik rakyat kecil asli Papua.
STRATEGI PELAKSANAAN BERTAHAP
Program dapat dimulai melalui proyek percontohan:
Tahap 1: 100 rumah di satu kota
Tahap 2: evaluasi model pembayaran dan kualitas bangunan
Tahap 3: perluasan ke kota lain seperti Jayapura, Manokwari, Sorong, Timika, Nabire, Merauke, Wamena, Biak, Fakfak, dan lain-lain.
Pendanaan dapat berasal dari:
• APBD,
• Dana Otonomi Khusus,
• CSR perusahaan,
• hibah lembaga sosial,
• dukungan kementerian perumahan.
PENUTUP
Orang Asli Papua tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan yang adil. Mereka membutuhkan sistem yang memahami cara hidup dan pola ekonomi mereka. Mereka membutuhkan rumah yang bisa dimiliki dengan tenaga sendiri.
Program perumahan murah berbasis cicilan harian adalah jalan tengah yang bermartabat: negara hadir menyediakan tanah dan infrastruktur, rakyat hadir dengan kerja keras dan komitmen membayar.
Bila ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka ribuan keluarga miskin Papua di kota-kota akan memiliki masa depan baru. Anak-anak tumbuh di rumah yang sehat. Orang tua hidup dengan tenang. Orang-orang muda, laki-laki dan perempuan, memiliki harapan.
Dan dari rumah-rumah sederhana itulah, kota-kota Papua yang lebih adil akan dibangun.
