Articles by "pelanggaran HAM"
Showing posts with label pelanggaran HAM. Show all posts
 

---buku ini kalau dibaca semua orang maka secara otomatis gugur semua apa yang kita terima sejak kecil tentang Papua.....".----Maldova Ikhsan Abdulah.----

***
....Buku ini menampar wajah kita semua orang Indomesia......,". -----Arifin Mahendra----

***
Akal sehat kita mengatakan apa yang beliau tulis ini benar. ....satu jalan adalah biarkan mereka lepas".---Natsir Ruslani---

***
"Sesungguhnya siapapun yang punya nurani membaca buku ini akan merasa malu dan terpukul. Solusi terbaik adalah Rekonsikiasi dan kembalikan kedaulatan Papua seperti 1 Des 1961". ------Faiz Abdala-----

***
"Saya beruntung bisa mendapat buku ini. Wawasan saya terbuka dan seluruh kerangka pikir saya runtuh seketika. Selama ini otak menerima asupan racun yang saya pikir madu. Setelah membaca buku ini saya keluarkan racun dalam otak saya. ---Akbar M.---

***....buku ini membuka borok negara. ...kita sebagai warga negara Indonesia non Papua menjadi malu.... --Dharma Kusmaji---

***
....saya sarankan saja kalau ada stok. Buku ini dibagi luas untuk kita orang Indonesia agar tahu soal Papua sebenarnya dan terlebih kepada kaum muda yang bebas. ---Nurdin Adullah---

***
... kita akan berdiri dari sisi kemanusiaan. Untuk apa kita bersama satu bangsa tetapi mereka tidak diperhitungkan? Yang diperhitungkan hanya kekayaan dan SDA mereka".
 ----Cahyanti Kusumawati---

"Buku ini fakta kekerasan militer dan pejabat sipil terhadap rakyat asli Papua. ....kerakusan terhadap sumber daya alam. ... buku ini membuka borok negara. ...kita sebagai warga negara Indonesia non Papua menjadi malu. Kalau seperti ini dan daripada mereka punah lebih baik kembalikan kemerdekaan mereka 1 Desember 1961. Saya bersyukur karena bersama teman-teman mendapat buku gratis. Metode membagi buku ini efektif dan hal paling utama adalah kita bisa tahu hal yang sebenarnya tentang Papua.
---Dharma Kusmaji---

***
 "Membaca buku ini sambil meneropong tindakan kombatan Papua Merdeka adalah sebuah fakta bahwa mereka berjuang untuk bangsanya. Tulisan ini adalah lembaran darah dan air mata orang Papua menjadi sebuah daya yang mendorong kita untuk berdiri bersama orang Papua". ----Yanto Sadiq Koswara---

***
"Sungguh mengerikan dan mencengangkan kita atas berbagai hal yang terjadi di Papua selama ini. ... buku yang memaparkan prilaku aparat kita yang bertindak sewenang terhadap orang Papua. Siapa saja yang membaca buku ini pasti tercerahkan".
 ---Zadrak Matheus---

 ***
"Sebuah rekam jejak yang merekam peristiwa yang tidak manusiawi yang diperlihahtkan dalam buku ini. Kita meneropong kembali lorong waktu lalu, dan realita masa kini ternyata perlakuan terhadap manusia Papua itu adalah hal yang menyayat hati. Penulis buku ini menguggah hati dan pikiran kita sebagai bangsa untuk mengetahui hal yang sebenarnya terjadi di Papua".
--- Mariana Koeswardhani---

***
"...Kita mempertahankan kecintaan untuk Negara, tetapi waktu yg sama kita korbankan nyawa sebagian anak bangsa di Papua. Pertanyaannya adalah kita pertahankan Papua itu demi bangsa Indonesia atau demi nafsu liar para petinggi negara dengan kaum oligarki mereka. Rasanya banyak nyawa orang Papua melayang sia-sia oleh karena kerakusan oknum Militer maupun pejabat sipil aparatur negara. Hak-hak orang Papua juga diabaikan. Maka buku ini adalah " jembatan" informasi yang berimbang dan aktual serta faktual yang perlu kita ketahui".---Basri La Ode---

****
Buku karya penting yang menjelaskan akar persoalan Papua secara jernih, lugas, dan berbasis pengalaman panjang seorang gembala yang selama puluhan tahun menyaksikan langsung luka sosial, kekerasan, dan dinamika politik di Tanah Papua. Buku ini sangat membantu karena mampu mengurai persoalan dalam bahasa yang dapat dipahami pembaca umum, namun tetap tajam dan penuh data pengalaman. 
....bahwa Papua bukan sekadar “wilayah” tetapi rumah bagi manusia yang memiliki hak hidup, hak menentukan masa depan, dan hak menikmati pembangunan yang adil."
 ----Mas Rudi-----

***
Kita telah banyak diracuni oleh berbagai informasi yang menyesatkan soal Papua. ...kita baca dan lihat kekerasan di Papua di balut dengan isu kepentingan negara. Buku ini membuka banyak tabir yang tidak kita ketahui. 
---Rahman Subair---

***
"Seperti pisau bedah ditangan dokter, membedah pasien, terasa sakit tetapi itu membawa kesembuhan. Demikian buku ini, seluruh untaian kata dan kalimat menyakitkan sebab menyajikan berbagai peristiwa yang menyakitkan tetapi itu demi kesembuhan Papua dan Indonesia". --- Agus Firmansyah ----

***
"Buku ini tidak enak di nikmati sebab rasanya seperti duri dalam tubuh. Duri yang Negara ini ciptakan sendiri. Sebab itu ibarat obat yang pahit tetapi membawa kesembuhan. Kita membaca buku ini sebagai orang Indonesia serasa kita memikul beban yang sebaian besar rakyat Indonesia tidak tahu tetapi dipaksa utk memikulnya."---Nelson Sambuaga---

***
'Ini buku adalah semacam CCTV yang mendokumentasikan semua peristiwa masa lampu. Negara tidak bisa berkilah dan cuci tangan sebab ketika membaca buku ini maka seperti kita meminta CCTV dibuka untuk menguji kebenaran siapa pelakunya dan apakah peristiwa itu benar? ...Saudara-saudaraku kalian berhak untuk berdiri dan berdaulat sebagai bangsa".--Priskila Permatashari--

***
"Buku yang bernilai melebih emas dan juga jembatan emas menyelesaikan masalah Papua".---Kostantinus Pandawa---

***
"Orang Papua tidak harus berjuang dengan senjata dan demonstran,... Tulisan adalah senjata yang sangat mematikan tanpa menghilangkan nyawa manusia. Buku ini adalah senjata yang melawan dengan penuh martabat dan kasih".---Basri Luhulima---

***
Buku yang tajam serta kritis terhadap masalah Papua. Buku ini akan semakin menarik kalau terus menerus dibagi kepada semua orang." ---Fathur Al Muthalib---

****
 "Buku seperti ini perlu disebarluaskan diantara orang-orang Papua terlebih generasi muda yang iwari..biar mereka paham sejarah Papua".---Pniel Yaman---

***
Kita orang Papua punya luka ini sudah terlalu dalam dan sakit sebab itu, buku ini kalau bisa bagi-bagi biar semua baca. Kita punya anak-anak usia sekolah ini otak sudah lama di cuci dengan sejarah palsu".---Selvina Ambuni---

***
"Buku Prabowo dan Tantangan Penyelesain Konflik Papua selesai saya baca. Bahkan baca berulang-ulang. Isi buku ini mempermalukan kita sebagai orang Indonesia..." ---Yahya Muslimin---

***
Siapa yang ingin tahu fakta Papua, maka silakan membaca buku ini. Isi buku ini jujur fakta yang terjadi di Papua. 
Isi buku hal-hal aktual Papua yang didalamnya tindakan yang dilakukan oknum aparat sipil maupun militer terhadap orang Papua dan SDAnya.
Penulis sebagai dokter yang mendiagnosa penyakit, bukan hanya mengobati tetapi mencari sumber penyakitnya, setelah itu melakukan langkah-langkah agar luka itu mati. Seperti itulah buku ini ini dibaca... Saya mendukung langkah dan perjuangan ini. 
---Sumanto al Bengawan----

***
'Kandungan dalam buku ini berisi fakta dan kebenaran yang tidak dibantahkan. Penulis telah menguraikan buku ini dengan jelas. Yang bisa memutarbalikan kebenaran adalah iblis tetapi akhirnya kebenaran itu menang".---Rahmat Simbolon---

***
Kebenaran tetap kebenaran. Penulis menggali dan membangkitkan kebenaran yang sengaja di kuburkan itu.
Kebenaran ini menyakitkan bagi mereka yang terbiasa menyembunyikan fakta dan perbuatan, tetapi menimbulkan sukacita dan kebahagian bagi mereka yang membenci ketidakbenaran. 
     ------ I made Karya----

***
"Bila diberi pilihan, percayakah buku yang ditulis oleh Pemerintah kita soal Papua yang selama ini diajarkan bila di bandingkan dengan tulisan Dr Socratez Yoman? Saya lebih memilih percaya buku yang Yoman tulis. Sebab yang di tulis oleh penguasa adalah menutup boroknya, sedangkan yang ditulis oleh Yoman adalah membuka borok untuk memperbaiki kondisi yang ditutup tersebut. Jadi, buku ini kalau dibaca semua orang maka secara otomatis gugur semua apa yg kita terima sejak kecil. Sekaligus memperlihatkan wajah monster oknum Pejabat Sipil dan Militer di Papua. 
----Maldova Ikhsan Abdulah.----

***
....saya membaca arah tulisan ini dengan memulai bab 1, 2 dan 3 awal untuk Prabowo tetapi selanjutnya adalah buku ini diperlihatkan semua kejahatan negara di Papua yang hadir lewat kaki tangannya baik Pejabat Sipil dan MIliter. ...kekayaan alam membuat para kaum Oligarki tidak melihat manusianya tetapi SDAnya". 
        ---Lius Sparta---

***
Sejarah bangsa Papua terkikis habis dan diganti oleh sejarah palsu dari Indonesia. Buku ini kami kasih anak- anak kami baca karena kami tahu di sekolah tidak belajar sejarah ini. Saya rindu buku ini ada lagi supaya saya bantu bagi supaya anak-anak kita lagi baca dan belajar sejarah yang benar". ---Brendy Weyai---

***
"... tindakan barbar diperlihatkan dalam buku ini. Insya allah, masanya akan tiba dan Papua berpisah". Walahualam.
---Kidier Malata----

***
"Guru yang merasakan sakitnya menjadi anak bangsa ini yang melahirkan dendam dan benci kepada Indonesia, sekalipun Papua juga memberi makan negara ini. Melalui buku ini penulis mengajar kita untuk menghasihi bangsa ini dan percaya bahwa ada jalan untuk kami merdeka. ---Mia Insyur---

***
Bapak Gembala membuktikan kepada kita bahwa Omong-omong Prabowo saat kampanye itu adalah gula-gula yang mengandung racun. Prabowo kalau baca buku ini dia akan malu, sebab Gembala begitu memghargai dia dan mencatat baik isi kampanyenya. 
---Petrus Konjol---

***
Buku yang apik dan berkarakter berjudul Prabowo dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua seperti bom atom yang hancurkan Hirozima dan Nagazaki. Buku ini memiliki kekuatan data dan fakta yang tak terbantahkan. Ditulis oleh Gembala Sokrates Yoman seorang rohaniawan, bukan tokoh bermuka dua...bukan penjilat dan juga beliau pendukung Prabowo. Buku berbobot dan buat kita pusing keliling, putar balik sejarah palsu selama ini kita ikuti. Buku habis gelap terbit terang bagi orang Papua. Saya sangat rekomendasikan semua orang baca buku ini. 
    ----Amelia Nur Suryani----

***
"Cukup terkejut juga membaca buku Prabowo dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua. Terkejut bukan sama sekali tidak tahu soal Papua tetapi informasi yang didapat dan hasil bacaan buku ini beda. Saya mulai berpikir benar ya apa yang di tulis atas dua hal.
(1) Proses bergabung pasti cacat. Karena cacat makanya orang Papua terus bersuara. (2) Bahwa karena pemerintah menekan sehingga perlawanan itu menimbulkan korban jiwa. Sebab itu menurut sy buku ini sangat bagus".
     ----'Abdulgani---

***
"Menggugah Hati, membaharui pikiran kita, bahwa masalah Papua tidak seindah dan semuda slogan pembangunan dan gaya hilir mudik presiden ke Papua. ...Buku ini adalah sedikit dari seuntai harapan kebebasan yang abadi...Buku ini menjadi pengapus yang menghapus ingatan kita akan sejarah Papua yang tidak benar". 
     ----Syahadu La Ode---

***
Satu hal yang pasti dari buku ini adalah Penulis memaparkan situasi dan kondisi yang terjadi selama Papua bergabung Indonesia. Miris sekali membaca data ini, manusia Papua seakan tidak bernilai. Yang bernilai itu SDAnya. Yang lebih lagi adalah oknum-oknum kelompok Oligarki bertindak atas nama negara,....Saya berharap buku ini terus di sebarkan...". ---Adult Damanik---

***
Prabowo dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua...Ini harapan yang mengandung Paradoks. Sebab mana bisa seorang yang dulu tangannya berdarah dapat menyelesaikan masalah Papua? .... Saya salut adalah pak Yoman tidak melempar masalah Papua pada lingkup area Agama. Perjuangan ini adalah perjuangan semua manusia. 
--- Ruslan---

***
Buku Prabowo Dan Tantangan Penyelesaian Akar Konflik Papua adalah menarik dan membuka pikiran kita mengenai kondisi rill Papua. Ternyata, apa yg didengungkan oleh pemerintah membangun Papua dengan hati ternyata slogan kosong. Di publik membangun dengan hati tapi di lapangan membantai tanpa hati. Kita terjemurus dalam propoganda kosong yang manis tetapi orang Papua merana dalam darah dan air mata.---- Sadam---

***
Pada akhirnya semua akan tercerahkan dan mengerti apa yang terjadi sesungguhnya di Papua tanpa ada yang ditutupi dengan membaca buku Prabowo Dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua karya Gembala Yoman.
🙏🙏🙏---Slamet Nugroho---

***
Kita terlalu terpengaruh dengan bacaan dan narasi publik dari pihak Penguasa yang mewakili Rakyat. Akal sehat kita mengatakan apa yang beliau tulis ini benar. (1) Sejarah yang tidak benar tentang Papua; (2) Tindakan regresif dari Pejabat Sipil dan Militer; dan (3) Hak masyarakat asli Papua di abaikan.
..satu jalan adalah biarkan mereka lepas".---Natsir Ruslani---

****
Sejak kecil kita sudah diajar bahwa Papua itu adalah Negara Boneka buatan Belanda. Papua itu adalah Indonesia, tetapi buku ini membuat apa yang pernah diajar itu dipertanyakan ulang. 
Sering saya berpikir apa yang salah kok perhatian pemerintah untuk Papua luar biasa. Ternyata yang kita pikirkan itu tidak sebanding dengan luar biasanya penderritaan mereka. Saya sangat tergugah dengan buku ini, dan saya kembali kepada titik nol. ----Sukri S---

***
Dengan membaca buku ini pemahaman kita mengenai Papua semakin jelas dan berimbang, sehingga kita tidak mentah-mentah disuapi oleh informasi yang menyesatkan. Rupanya banyak orang Papua yang nyawa hilang karena mempertahankan milik mereka diberi label separatis sehingga atas nama separatis mereka diperlakukan dengan sadis melampaui batas kemanusiaan". 
----Mukhlis Suwono---

***
"Luar biasa buku ini. Sebuah buku yang memperlihatkan " kejahatan" negara lewat kaki tangannya. Entah Negara yang rancang atau mereka yang dilapangan yang rancang dan eksekusi. Tetapi yang pasti keterlibatan negara sangat nyata. Benar adalah melindungi kepentingan oligarki Jakarta. Kepentingan SDA di lindungi dan manusia jadi korban. Buku Prabowo Dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua ini sangat di rekomendasikan untuk semua orang tanpa kecuali". 
----Hasan Suparno----

***
 Perjuangan untuk sebuah kemerdekaan bukan saja dengan cara demonstran, angkat senjata. Tetapi perjuangan yang diam dan berdampak besar adalah menulis. Sebab dengan menulis orang akan paham mengapa sekelompok atau satu daerah atau satu bangsa mau merdeka. Senjata yang mematikan dari buku adalah dokumentasi fakta peristiwa yang dialami. Buku ini dibagi gratis dan merupakan jejaring perjuangan yang membuka pikiran dan hati kami. Bahwa dengan jujur kami mengaku selama ini kami menerima informasi yang keliru. Dengan membaca buku ini kami mendapat info yang benar terbawa dari semacam rasa luapan emosi hati dan pikiran yang tertuang. Orang Papua diperlakukan dengan tidak adil ditanah mereka sendiri". 
----Siti Jayanti---

****
Ketika masalah Papua muncul, publik di luar Papua selalu dicecoki dengan informasi sepihak dari penguasa dan kaum opurtinis, sehingga mereka merespon aspirasi mahasiswa Papua di luar Papua dengan cara yang salah. Aparat menjaga diri mereka agar tidak dituduh melanggar HAM maka mereka merekrut anak muda dan kelompok preman untuk melawan dan bertindak anarkis sehingga mahasiwa Papua kadang direndahkan. Buku ini, Prabowo dan Tantangan penyelesaian Konflik Papua semakin memperjelas bahwa apa yang dulu yakni kekerasan itu masih ada dan hanya dengan casing model baru. Oleh sebab itu perlawanan yang susah dibendung adalah membagi buku ini sebagai bagian dari Solidaritas Perjuangan Papua."
----Saleh Adullah..Makasar---

***
"Buku "Prabowo dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua" menjadi pelita yang menyinari kegelapan yang selama ini ditutupi oleh penguasa".
---Henrykus Sihaloho---

***
Buku ini saya terima dan baca dan isinya semua penderitaan, air mata kita diramu dalamnya. Luar biasa. Salut. Suara emas, otak cerdas yang memikirkan nasib bangsanya".
---Jendi Smas---

***
"Buku ini membantu kami memahani konflik Papua yang sebenarnya selama ini. Kita selalu racuni informasi bahwa pihak asing yang bermain, masyarakat tidak puas. Ternyata terbalik, bahwa sejarah yang tidak benar dan perlakuan negara dalam hal ini Aparat TNI dan POLRI serta Pejabat daerah yang arogan dalam tindakan mereka. Kerasukan pejabat negara membuat nyawa orang Papua melayang, SDA membuat pejabat mata gelap dan terjadi konspirasi gelap untuk aparat keamanan menjaga segala proyek entah tambang atau izin hutan dengan dalil menjaga kedaulatan negara". ---Dahlan Sunaryo----

***
"Buku ini menampar wajah kita semua orang Indomesia, mengetuk hati kita apakah kita biarkan manusia Papua dibantai seakan tidak punya harga diri?
..jangan kita mencoba untuk mencari teori pembenaran yang tidak berdasar. Rasanya kalau Lepaskan Papua itu tidak masalah sebab kita masih bertetangga dan biarlah mereka menikmati apa yang pernah orang tua mereka nikmati. 
---Arifin Mahendra---

***
"....buku inilah yang mempengaruhi pikiran kita tentang masalah Papua....
---Yahya Latief...Jakarta----

***
....buku ini membawa kita menyelami lebih dalam hal yang hakiki soal Papua". 
    ------Mikzan Sulfikri----

***
....pilihan terbaik dan bermartabat adalah kembalikan kedaulatan Papua yang pernah ada kepada mereka supaya mereka mengatur hidup mereka sendiri". 
 ----Suwito---

****
....membaca buku ini kita memiliki pemahaman yang utuh soal Papua, kita digiring kepada pengetahuan yang falid dan benar soal Papua....---Pratiwi Nusantiani--

***
"Buku yang tidak boleh disia-siakan adalah buku ini. Buku ini harus dibaca oleh Menteri HAM dan Menteri Dalam Negeri terutama Presiden....
  ---Yuyuk Nugraha---

***
"Buku ini bukan tentang Prabowo, tetapi tentang Papua. Apa itu? (1) Sejarah Integrasi yang cacat, rusak dan dipaksakan. (2) Pengalaman hidup orang Papua sejak Integrasi sampai saat ini adalah kehidupan yang jauh dari kata ideal. Perlakuan masyarakat Indonesia yang Rasis dan Perlakuan aparat keamanan yang jahat. 
-----By Adul Karim----'

***
"Buku berjudul "Prabowo dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua" tentang konflik Papua yang tidak hanya dipahami sebagai persoalan keamanan, tetapi juga sebagai krisis keadilan, kemanusiaan, dan dialog politik yang belum tuntas".------Taufik-----

****
....buku ini menikam semakin dalam dan tajam. Buktinya banyak orang lintas suku dan agama berdiri. Kami akan tetap solider tanpa suara dan tidak kelihatan untuk Papua".
----Ahmad Tabroni----

***
“ ....buku ada analisisnya sangat tajam mengenai aspek politik keamanan dan ekonomi. Buku ini sangat layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami dinamika Papua....".-----Allan----

***
“Buku ini membuka banyak sudut pandang yang selama ini jarang dibahas secara mendalam soal realitas sosial-budaya, ekonomi dan politik yang berkelindan dengan pendekatan militer di tanah Papua...."-----Agus-----

***
"Buku yang ditulis Bapak Socratez Yoman ini memberikan ruang bagi pembaca di luar Papua untuk melihat gambaran besar persoalan yang sering disederhanakan media arus utama...."
 -----Dedi----
***
....buku ini benar-benar lengkap dengan dokumen dan fakta sejarah. Buku Edisi Revisi kali ini, lebih mematikan. Luar biasa". --Yance Luther Rawar---

***
"Secara keseluruhan, buku ini penting untuk menempatkan konflik Papua dalam perspektif kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab negara. ... masa depan Papua tidak dapat dibangun dengan senjata dan stigma, melainkan dengan keberanian moral, dialog, dan penghormatan terhadap martabat manusia". ----Ananda----

***
"Prabowo dihadapkan pada pilihan: melanjutkan paradigma lama yang menekankan pendekatan keamanan, atau melakukan terobosan dengan mengedepankan dialog, rekonsiliasi, dan keadilan substantif bagi orang asli Papua". ----Damar----

***
Buku ini refleksi kritis atas persoalan Papua yang selama ini dipersempit sekedar konteks keamanan. ... konflik Papua bukan persoalan separatisme semata, melainkan konflik struktural yang berakar pada sejarah integrasi, ketidakadilan ekonomi, pelanggaran HAM, diskriminasi rasial, dan kegagalan pembangunan yang berkeadilan. Buku ini mengingatkan bahwa stabilitas semu yang dibangun di atas ketakutan justru memperpanjang siklus kekerasan dan ketidakpercayaan masyarakat Papg
Pemutaran Film Pesta Babi yang bercerita tentang eksploitasi lingkungan, khususnya di Papua, dibubarkan paksa di sejumlah daerah. 

Sutradara film ini, Dandhy Dwi Laksono menggambarkan situasi ini sebagai bentuk "menguji demokrasi kita". "Makin ditekan akan makin kami perpanjang musim nobarnya (nonton bareng)," katanya.

Sementara, sutradara Cypri Dale, mengatakan, "Pesta Babi bukan film untuk ditonton saja dengan mata. Pesta Babi adalah film yang menuntut jawaban".

Watchdog melaporkan setidaknya 21 kali "intimidasi serius" selama pemutaran film Pesta Babi di berbagai daerah di Indonesia. 

Intimidasi ini berupa telepon pihak keamanan, dipantau langsung intelijen keamanan, permintaan identitas penyelenggara hingga tindakan pembubaran acara secara paksa.

Menteri HAM, Natalius Pigai juga menolak pembubaran dan pelarangan pemutaran Film Pesta Babi. Kata dia, larangan pemutaran film baru bisa dilakukan melalui putusan pengadilan.

"Larangan itu hanya boleh melalui keputusan pengadilan. Apakah ada keputusan pengadilan? Tidak. Berarti kan tidak boleh (seperti itu)," katanya.

Pesta Babi film tentang apa?

Apa tujuan yang ingin dicapai dari produksi Film Pesta Babi?

Siapa di balik pembubaran Film Pesta Babi, dan apa alasannya?

Kenapa Film Pesta Babi mendapat intimidasi dan pembubaran paksa?

Bagaimana pola intimidasi film dokumenter dari masa ke masa?

Apa saja motif rezim mengendalikan film?

Bagaimana semestinya menempatkan film bermuatan kritik?

Silakan membaca artikel lengkapnya: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn8p5vd21q8o
Siaran Pers
Rumah Solidaritas Papua
Nomor : 001 / SP - RSP / II / 2026

DARURAT KEMANUSIAN DI PAPUA : RUMAH SOLIDARITAS PAPUA DESAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SEGERA LAKSANAKAN SELURUH REKOMENDASI DPD RI ASAL PAPUA

Pendekatan keamanan yang terus dikedepankan oleh Pemerintah Republik Indonesia di seluruh Wilayah Tanah Papua telah menelan korban di berbagai pihak. Mulai dari anggota TNI-Polri maupun anggota TPN PB serta masyarakat sipil baik Orang Asli Papua (OAP) maupun non OAP. Setidaknya, sepanjang tahun 2018-2024, 368 orang meninggal dan hanya di tahun 2005, lebih dari 10.261 warga sipil mengungsi (jumlah itu belum termasuk jumlah pengungsi dari tahun 2018 sampai tahun 2024). Semuanya berujung pada tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan di Indonesia. 

Konflik bersenjata di Papua memiliki akar persoalan politik antara Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua. Pasal 46 UU Nomor 2 Tahun 2021 telah mengatur mekanisme penyelesaiannya yaitu pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Tujuan KKR dimaksudkan agar melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi. 

Sama halnya Pasal 45 UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang pembentukan Komisi HAM Papua dan Pengadilan HAM di Papua. Namun, sejak tahun 2001 sampai tahun 2026 langkah tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Melihat berbagai fakta pelanggaran HAM di Papua, baik akibat praktik pengerahan pasukan dalam konteks operasi militer selain perang ilegal dan konflik bersenjata antara TNI-Polri versus TPN PB berdampak serius pada keselamatan masyarakat sipil OAP maupun non OAP. Termasuk kebijakan proyek strategis nasional (PSN) yang berdampak serius pada pelanggaran Hak Masyarakat Adat Papua. Menyikapi situasi darurat kemanusiaan tersebut beberapa Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Amnesty International Indonesia, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Persatuan Gereja Gereja Indonesia (PGI), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Greenpeace, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Komisi Orang Hilang (Kontras), Asian Justice and Rights (AJAR) dan individu lainnya yang tergabung dalam Rumah Solidaritas Papua melaksanakan audiensi dengan Pimpinan dan Anggota DPD RI asal Papua untuk membahas terkait dengan Kondisi HAM di Papua.

Dari berbagai persoalan pelanggaran HAM akibat pendekatan keamanan yang melahirkan konflik bersenjata di Papua yang berdampak pelanggaran HAM bagi masyarakat sipil yang berada disekitarnya. Termasuk didalamnya masalah Pengungsi akibat Konflik bersenjata di Papua, Persoalan Pelanggaran Hak Masyarakat Adat akibat pengembangan PSN dan juga penegakan Hukum dan HAM di Papua serta berbagai persoalan lainnya dibahas dalam audensi yang digelar pada tanggal 9 Februari 2026 di Gedung DPD RI.  
 
Dari hasil pertemuan Rumah Solidaritas Papua dengan pimpinan dan anggota DPD RI asal Papua, diperoleh beberapa poin rekomendasi yang diterbitkan sesuai dengan isu yang dibahas. Secara khusus berkaitan dengan isu konflik bersenjata terdapat 2 (dua) poin rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah yaitu :

1. Menetapkan Tanah Papua sebagai wilayah Konflik Bersenjata Non-Internasional berdasarkan Hukum Humaniter Internasional sehingga para pihak yang berkonflik wajib mematuhi Hukum Humaniter Internasional (HHI);

2. Menata ulang semua operasi militer TNI berdasarkan HHI dan UU No. 3/2025 tentang Perubahan UU No. 34/2004 tentang TNI dan mengeluarkan Kepres tentang OMSP demi mencegah eskalasi konflik bersenjata dan ancaman keselamatan warga sipil dan Meminta untuk menggunakan pendekatan hukum terhadap dinamika politik di seluruh Tanah Papua untuk menghindari jatuhnya korban dan trauma masyarakat sipil di Tanah Papua.

Sementara itu, berkaitan dengan isu pengungsi akibat konflik bersenjata diberikan 3 (tiga) rekomendasi sebagai berikut :

1. Meminta Pemerintah Pusat dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) untuk menepati Hukum Humaniter Internasional dengan membuka koridor kemanusiaan bagi lembaga-lembaga kemanusiaan dalam negeri dan internasional, khususnya Komite Internasional Palang Merah (ICRC) untuk melakukan aksi tanggap darurat dan pemulihan bagi penanganan pengungsi Papua yang berada di Papua Niugini, pengungsi internal korban konflik bersenjata dan warga terdampak lainnya di seluruh Tanah Papua;

2. Meminta Pemerintah Pusat untuk mendukung Pemerintah di Tanah Papua dalam memulihkan fasilitas layanan publik beserta sumber daya manusia dan perlindungan terhadap tenaga pendidikan dan kesehatan di wilayah-wilayah pasca terjadinya konflik;

3. Mengundang Kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan penanganan pengungsi untuk melaksanakan Rapat Kerja dengan DPD RI dalam penanganan pengungsi internal.

Selain itu, berkaitan dengan isu Masyarakat Adat Papua diberikan 2 (dua) rekomendasi sebagai berikut :

1. Meminta Pemerintah untuk menghentikan PSN di Tanah Papua dan menghormati perangkat hukum negara yang melindungi eksistensi Masyarakat adat, hak milik, kesejahteraan, keselamatan, masa depan serta pelibatan masyarakat Papua dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan;

2. Meminta pemerintah pusat untuk berkomitmen terhadap warwah perlindungan hak-hak masyarakat adat papua sebagaimana diatur pada Pasal 43 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2021;

Berkaitan dengan rekomendasi terkait penegakan hukum dan HAM ada 3 (tiga) poin yang disampaikan yaitu :

1. Meminta aparat penegak hukum untuk memastikan proses penegakan hukum yang efektif melalui Pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum untuk kasus kekerasan terhadap warga sipil, termasuk kekerasan terhadap pembela HAM;

2. Meminta Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian HAM, untuk segera membentuk Komisi HAM dan Pengadilan HAM berkedudukan di Papua untuk mengusut kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua sesuai pasal 45, UU No. 2 Tahun 2021;

3. Mendorong kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM untuk mengundang dan membuka kunjungan para pelapor situasi HAM di Papua guna melakukan verifikasi status KBNI dan dampaknya terhadap warga sipil di Tanah Papua.

Ironisnya, baru beberapa hari pasca Audiensi Rumah Solidaritas Papua dengan DPD RI berlangsung dan melahirkan beberapa rekomendasi untuk dijalankan Pemerintah, pendekatan keamanan masih terus dikedepankan. Korban kembali berjatuhan sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa penembakan terhadap anggota TNI di areal PT. Freeport Indonesia pada tanggal 11 Februari 2026 dan Peristiwa Penembakan Terhadap Pilot dan Kopilot di Bandara Koroway Batu, Distrik Yaniruma, Boven Digoel pada tanggal 11 Februari 2026. Berdasarkan situasi di atas, semestinya Pemerintah belajar dari kesalahan agar nyawa rakyat tidak terus dikorbankan. Pemerintah harus kembali fokus menjawab akar persoalan ketidakadilan dan pelanggaran HAM di Papua. Pembelajaran penyelesaian konflik sebagaimana yang Pemerintah Republik Indonesia pernah lakukan di Timor Timur maupun di Aceh perlu dilakukan pada konflik di Papua.

Berdasarkan pada uraian di atas maka kami berbagai Lembaga Advokasi dan Individu yang tergabung dalam Rumah Solidaritas Papua tegaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera :

1. Mengeluarkan Kepres yang memberlakukan Hukum Humaniter Internasional di Tanah Papua sehingga status operasi militer di seluruh Tanah Papua memiliki legalitas yang diakui secara nasional dan internasional;

2. Memerintahkan Kementerian HAM untuk segera mewujudkan Komisi Pelurusan Sejarah, Komisi HAM, dan Pengadilan HAM di Tanah Papua sesuai UU Otonomi Khusus untuk dapat menangani pelanggaran HAM di Papua dan segera mencari solusi perdamaian atas konflik politik antara Indonesia dengan Papua demi melindungi HAM di Papua;

3. Perintahkan Kementerian dan Kepala Daerah masing-masing untuk menangani seluruh pengungsi akibat konflik bersenjata di Papua;

4. Menghentikan Proyek Strategis Nasional di Papua yang telah melanggar Hak Masyarakat Adat Papua;

5. Laksanakan seluruh rekomendasi DPD RI asal Papua demi melindungi HAM OAP dan Non OAP di wilayah Papua.
 
Demikian siaran pers ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan banyak terima kasih.
 
Jakarta, 17 Februari 2026
 

Hormat Kami

Rumah Solidaritas Papua 

(Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Amnesty International Indonesia, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Persatuan Gereja Gereja Indonesia (PGI), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Greenpeace, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Komisi Orang Hilang (Kontras), Asian Justice and Rights (AJAR) dan individu lainnya)

Nara Hubung :
Kordinator RSP (082199507613)